//
you're reading...
Uncategorized

Historiografi Islam di Bima

SEBUAH PENGANTAR**

Memperbincangkan tema Radikalisme Islam dalam perspektif Kebimaan adalah suatu hal yang menarik minat para sejarawan, karena selain menjadi tajuk yang selalu up to date, tema radikalisme juga akan menyisir lipatan-lipatan sejarah pertumbuhan Islam di wilayah Bima. Tentu saja ini jadi menarik karena wilayah Bima dahulunya pernah berjaya selama tiga abad berada dalam sistem Kesultanan. Mengupas Islam di Bima, tentu kita akan diarahkan untuk menyingkap akar-akar sejarah Bima secara fenomenologis.

Sejak berdiri secara resmi (de jure) menjadi sebuah pemerintahan monarki bercorak Kesultanan pada tahun 1640 M, perkembangan Islam di Bima kemudian tertata dalam beberapa babak sejarah yang terintegrasi. Meskipun catatan sejarah resmi Bima hanya bersumber pada Bo’ Sangaji Kai sebagai teks kerajaan, namun setidaknya analisis kritik-hermeunetik kita akan memilah beberapa aspek yang saling terkait satu sama lain.

Relasi Diplomatik dengan Gowa

Pertama, Kesultanan Bima secara de facto didirikan pada tahun 1621 M bertepatan dengan pengukuhan Abdul Kahir Ma Bata Wadu sebagai Sultan I. Pada periode awal ini, corak dan gaya pemerintahan Kesultanan Bima cenderung mencangkok tatanan Kesultanan Gowa yang lebih awal menjadi basis kerajaan Islam. Situasinya pun berlangsung dalam sebuah drama hegemoni Belanda di wilayah perairan Sulawesi dan Bima. Pada saat yang sama, kemunculan Abdul Kahir Ma Bata Wadu dalam bursa kepemimpinan Kerajaan adalah resultan akhir dari perang saudara yang terjadi di wilayah Kerajaan Bima. Jadi, persemaian Islam secara struktural dalam wilayah tanah Bima, muncul sebagai sebuah pilihan dan akibat dari tolak-tarik kekuasaan dalam lingkup internal kerajaan Bima Kuno,  juga imbas dari intervensi maupun tekanan Belanda yang ingin mencaplok Bima sebagai daerah basis perdagangan baru, serta muara dari gencarnya arus dakwah yang dialirkan dari Malaka dan Jawa. Ini adalah gambaran retro-kognisi tentang kehadiran Islam sebagai konstruksi kebudayaan baru dalam khazanah kebimaan kita. Bandingkan dengan sejarah-sejarah masuknya Islam di sebahagian besar wilayah di Nusantara yang cenderung digambarkan secara damai dengan dakwah terbuka.

Kedua, Dalam pertumbuhan dan perkembangannya selama satu abad sejak masa kepemimpinan Sultan Abil Khair Sirajuddin (1640) sampai akhir periode Sultan Alauddin (1748), Kerajaan Bima menerapkan konstitusi kerajaan yang masih diadopsi dari Gowa, dan ini berpengaruh besar pula secara sosiologis dalam tatanan kebudayaan masyarakat Bima di masa itu. Beberapa warisan budaya yang monumental, sebutlah salah satunya U’a Pua merupakan sebuah kombinasi tradisi Minang dan Gowa yang diperkenalkan ke Bima untuk dijadikan sebagai event tahunan berbasis Islami. Ini pun mempengaruhi pola interaksi masyarakat (mu’amalah) dalam berbagai ranah, seperti pernikahan, perdagangan dan kesenian, yang kesemuanya itu muncul sebagai kebudayaan baru yang sarat dengan regulasi hukum Sara (Syara’=Al Qur’an dan Hadits). Pada masa ini, meskipun disibukkan dengan hiruk-pikuk peperangan di ranah regional (Gowa versus Belanda), para Sultan Bima juga tetap menggalangkan syiar dakwahnya ke daerah-daerah protektorat jauhnya seperti Manggarai, berita berdirinya Kesultanan Islam juga dikabarkan oleh para juru dakwah sampai ke sana, sehingga wilayah-wilayah di bagian barat Flores serta merta mengikuti anjuran Kesultanan Bima.

Hubungan Diplomatik dengan Malaka (Aceh)

Dalam lintasan sejarah panjangnya, Kesultanan Bima kemudian masuk pada masa-masa kontak diplomatik dengan beberapa kesultanan kain di Nusantara. Jika pada masa Abdul Kahir I sampai Sultan Alauddin lebih banyak berinteraksi ke utara dengan Gowa, maka pada awal abad ke 18 yakni masa pemerintahan Sultan Abdul Qadim Muhammad Syah, Kesultanan Bima mulai merajut kembali hubungannya dengan Kesultanan di Malaka (Aceh). Selama ini, kontak Bima-Malaka lebih banyak diberitakan sebagai kontak perdagangan, sesuai catatan Tome Pires tahun 1513 yang menggambarkan Bima sebagai pulau pengekspor hasil bumi dan kuda. Menurut catatan Portugis ini, kontak perdagangan Bima pada sekitar tahun 1515 sudah sampai ke Malaka dan Siam (Thailand). Pada masa Abdul Qadim ini pulalah, Bima mulai mengurangi porsi hubungan dengan Gowa, meskipun secara kebudayaan Bima tidak bisa melepaskan Gowa begitu saja. Dan Aceh kemudian menyebarkan delegasi-delegasi resminya ke seluruh kerajaan di Nusantara untuk menggalang persaudaraan sesama agama. Melalui kontak-kontak inilah akhirnya konstitusi Islam yang sah diterapkan di Malaka juga disodorkan pada seluruh kerajaan Islam di nusantara. Kesultanan Bima yang sedang berada dalam tekanan Belanda pasca pelengseran Komalat Syah tentu membutuhkan dukungan politik kuat untuk meneguhkan sikapnya di hadapan Belanda, dan Malaka menjadi jaminan baru bagi kesultanan Bima karena kedekatannya dengan Khilafah Utsmaniyyah secara langsung.

Maka dalam Bo’ Sangaji Kai, isyarat perhubungan dengan Malaka ini mulai terlihat kembali, bukan hanya dalam ranah ekonomi, tetapi juga sudah masuk dalam ranah diplomatik. Selanjutnya, para juru tulis kesultanan mulai menggunakan label ini pada nama Sultan Abdul Qadim,penulisan ini menjadi standar pencantuman nama resmi dalam kerajaan. Tidak hanya itu saja, jika memperhatikan beberapa surat Sultan Abdul Hamid misalnya, penggunaan istilah-istilah Arab dalam suratnya seolah mengisyaratkan bahwa di Bima terdapat beberapa juru tulis khusus yang sudah mahir menulis surat-surat Arab Melayu. Bukan hanya label bagi Sultan yang diadopsi mentah-mentah oleh para administratur kerajaan waktu itu, tetapi juga pencantuman sebutan Arab bagi perdana Menteri yakni Wazir Al Mu’azzam (Wazir Agung). Frase-frase seperti Sultan, Wazir, Syah dan Al Haq sesungguhnya merupakan ciri dari Al Qanun yang dibuat oleh Sultan Sulaiman The Magnificient dari Ottoman. Kerajaan Aceh sendiri, dan hampir semua kerajaan Islam di wilayah Pattani dan Malaka benar-benar menerapkan hukum kerajaan yang diserap secara langsung dari Khilafah Utsmaniyyah Turki.

Setelah Khilafah Utsmaniyyah mengalami kemerosotan dalam percaturan politik global, maka pada saat yang sama kerajaan-kerajaan Islam nusantara harus jatuh bangun untuk menjaga dan membentengi wilayah masing-masing dari infiltrasi politik perdagangan Belanda. Di Bima sendiri, tatanan sosial dan pemerintahan kesultanan mengalami guncangan hebat pasca letusan Tambora tahun 1815. Secara otomatis, majelis sara kesultanan Bima perlu melakukan sebuah proyek rekonstruksi dan rehabilitasi besar-besaran pasca bencana dunia itu. Dalam Bo’ Sangaji Kai pun sulit mendapatkan berita-berita tekstual tentang nasib kerajaan Bima sejak mangkatnya Sultan Abdul Hamid. Periode Sultan Ismail, Sultan Abdullah dan Sultan Abdul Aziz samar-samar diceritakan, bahkan tidak begitu banyak terulas dalam sejarah. Barulah pada masa Sultan Ibrahim, beberapa informasi penting tentang Bima bisa terungkap secara skriptual.

 

Hubungan Diplomatik dengan Ibnu Sa’ud

Era kepemimpinan Sultan Ibrahim pada tahun  1881 – 1915 merupakan era yang cukup gemilang bagi kebangkitan Islam di Bima. Pada periode Sultan Ibrahim, di Turki justru sedang terjadi kegalauan besar, Khilafah Utsmaniyyah harus sibuk menghadapi beberapa pemberontakan bangsa Serbia dan Perang Balkan yang akhirnya memaksa Turki untuk melepas daerah-daerah bekas taklukannya tersebut. Dan ini terus berlangsung seiring menguatnya blok Ibnu Saud dan meluasnya ajaran Wahabi di wilayah Arab Saudi. Turki yang mulai kehilangan pengaruh di wilayah-wilayah Islam bahkan harus terlibat kontak senjata dengan Dinasti Ibnu Saud untuk merebut hak pengelolaan Masjidil Haram. Tolak tarik politik di tingkat global juga berdampak langsung pada pilihan dan haluan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kesultanan Bima, yang sudah dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh di kawasan timur, juga harus mengambil sikap penting untuk menata hubungan internasionalnya. Pada masa Sultan Ibrahim inilah, kemudian Bo’ memberitakan adanya hubungan yang lebih bersahabat antara Kesultanan Bima dengan pemerintahan Ibnu Sa’ud, barangkali tidak banyak kerajaan Islam di Nusantara yang sudah mempunyai maktab khusus bagi jemaah haji dan para pelajarnya di Mekkah, tetapi yang luar biasanya adalah ketika Pemerintah Kerajaan Ibnu Sa’ud mengijinkan Sultan Ibrahim untuk mewakafkan sebidang tanah di Makkah untuk menjadi pemondokan bagi para jemaah haji asal Bima, yang kemudian hari kita kenal dengan istilah Dana Ngaji Kai.

Kontak diplomatik dengan Kerajaan Ibnu Saud tetaplah harus dilihat sebagai sesuatu yang baru, karena jauh hari sebelumnya catatan-catatan penting yang memberitakan perhubungan Bima – Arab justru tidak begitu mengemuka, kalaupun bisa disebut, tokoh sentral dari Bima yang mengisyaratkan adanya kontak dengan Mekkah hanyalah Syaikh Abdul Gani Al Bimawi pada penghujung akhir abad ke 19. Kontak ini justru tidak mengambil model akulturasi dan asimilasi paradigma keislaman yang dianut dua kerajaan ini. Jika Kerajaan Ibnu Saud menjadi poros penerapan Islam ala Wahabi, maka di kerajaan Bima masih melestarikan tradisi keislaman bercorak Syafi’iyyah atau kita kenal dengan nama lama Islam Ajaran Dua Belas (ahlussunnah wal jamaah). Pada masa ini pula,  Kerajaan Bima memiliki seorang ahli fiqh dan Ulama hebat yang datang langsung dari Mekkah, yakni Syekh Abdul Wahab Asy Syafii Al Makki (sempat menetap di desa Lanta; nama Lanta sendiri diambil dari sebutan warna sorban dan jubah yang dikenakan oleh Syaikh Abdul Wahab). Bersama-sama dengan beberapa Ulama lokal alumni Haramain, Abdul Wahab kemudian dipercaya untuk mengajarkan agama dalam wilayah kesultanan Bima.

Pasca mangkatnya Sultan Ibrahim, kerajaan Bima kemudian menunjuk seorang pengganti yakni putera kandung Sang Sultan, yakni Salahuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Jeneli Donggo. Walau didapuk pada usia muda yakni 27 tahun, namun Sultan Salahuddin dikenal sebagai prototipe Raja bermental pejuang, berkarakter santri, tanpa harus melepaskan kharismanya sebagai seorang bangsawan tertinggi kerajaan Bima. Dari berbagai sumber diceritakan bahwa sejak kecil Muhammad Salahuddin sudah dididik dalam lingkungan religius yang taat, apalagi ayahnya adalah seorang Sultan yang terkenal memiliki koneksi bilateral dengan Mekkah. Pendidikan agama, ilmu tauhid, fiqh dan Hifdzul Qur’an maupun Mustalahah Hadits, beliau dapati langsung dari Ulama-ualam Jawi terkemuka seperti Syekh Hasan Sahab dan Syekh Abdul Wahab As Syafi’i dari Mekah. Sultan Muhammad Salahuddin merupakan murid tekun dan genius, beliau bahkan mempunyai perpustakaan pribadi yang berisi Kitab-kitab dariUlama besar berhaluan Syafi’i, bahkan beliau menulis salah satu buku yang berjudul Nurul Mubin. Pada awal tahun 1920an, Sultan ini mulai mencanangkan sistim pendidikan moderen dengan mendirikan HIS di Kota Raba. Pada saat yang sama juga menginisiasi pendirian sekolah-sekolah agama di beberapa wilayah kejenelian, dan ”Sakola Kita” (Sekolah Ngaji Kitab Arab Melayu) seperti yang ada dalam tradisi pesantren-pesantren Jawa mulai berkembang di desa-desa. Pada masa Salahuddin, ilmu pengetahuan menjadi bahagian penting yang dikembangkan dan diperhatikan oleh Kesultanan, Sultan bahkan memanggil beberapa guru dari luar Bima untuk datang mengajar, sebaliknya beberapa pelajar berprestasi dibiayai untuk sekolah sampai ke Mekkah.

Tidak hanya itu, Sultan Salahuddin bahkan menjadi kian ekstrovert (terbuka) dan membuka diri untuk mempersilahkan masuk beberapa organisasi-organisasi Islam yang sedang melebarkan daerah cabangnya. Istana Kerajaan Bima menjadi poros persemaian ide-ide dan gagasan Islam sekaligus pusat rintisan gerakan-gerakan kemerdekaan yang pada gilirannya nanti kemudian melahirkan negara Republik Indonesia. Sisi lain yang jarang diketahui oleh kita ialah, bahwa Sultan Muhammad Salahuddin, di balik ketegasan dan konsistensinya memimpin kerajaan bercorak Islam, beliau adalah sosok yang sangat toleran dan inklusif. Kehadiran organisasi yang tidak berazaskan Islam, seperti Parindra tahun 1939, PIR tahun 1949 dan PNI pada era yang sama, tetap disambut baik oleh Sultan Muhammad Salahuddin, bahkan beliau tidak segan-segan memplot beberapa bawahannya dalam struktur pemerintahan untuk menduduki jabatan-jabatan organisatoris di luar istana. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyyah, Perhimpunan Islam Bima dan banyak organisasi lainnya, diberi keleluasaan untuk mengembangkan sayap perjuangan di wilayah Bima. Beliau menjadi sahabat karib Bung Karno, sehingga pantas saja Negara menghargai beliau sebagai salah satu tokoh penting di balik sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita semua tahu, bahwa Kesultanan Bima adalah kerajaan kedua setelah Yogyakarta yang langsung menyatakan diri berada di belakang Negara kesatuan Republik Indonesia, ikrar kesetiaan tersebut tertuang dalam Maklumat 22 November 1945 yang ditandatangani sendiri oleh Sri Sultan Muhammad Salahuddin.

Dari beberapa cuplikan sejarah ini, kita dapat memperoleh gambaran sederhana :

  1. Corak dan gerak Islam yang dikembangkan oleh Kesultanan Bima dahulunya cenderung bermodel Islam Tradisional yang memadukan antara kebudayaan-adat istiadat dengan nilai-nilai teologis Islam. Ini disebabkan oleh –selain pemahaman inklusif para Ulama Syafi’i- pengaruh iklim politik global yang turut membentuk frame kebudayaan Islam lokal. Interaksi dengan Belanda adalah bahagian dari protokol kesultanan yang mendesak para Sultan dan segenap anggota Sara (Kerajaan) untuk bersikap lebih moderat dan adaptable. Bahkan dalam beberapa surat yang dikirim oleh Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah Zhilullaahi fil ‘Alam kepada pemerintah Hindia Belanda di Makassar terungkap, bahwa Sultan Bima itu tidak meletakkan Belanda sebagai musuh dalam perspektif agama, melainkan didudukkan dalam proporsinya sebagai atasan yang mengawasi Kesultanan Bima.
  2. Dalam hal memilih dan memilah paradigma keber-agama-annya, masyarakat Bima dikenal sebagai klan sosial yang sangat taat kepada Raja dan Sultannya, karena secara sosiologis masyarakat Bima adalah masyarakat yang terbangun dalam model peradaban monarki absolut kuno. Sehingga sesuai kaidah yang populer menyatakan, “An Naasu ‘alaa diini Mulukihim” (Cujus regio, Ejus Religio; Keyakinan Raja menjadi Agama rakyatnya). Itulah yang kemudian terbentuk sampai hari ini menjadi paradigma religius-toleran dalam ranah sosial kebimaan kita.

 

Radikalisme : pengertian dan sejarah

 

Pada masa penjajahan Belanda, kata ‘radikal’ bermakna positif bagi pejuang kemerdekaan

RI. Bahkan, tahun 1918, di Indonesia terbentuk apa yang disebut sebagai “Radicale

Concentratie”, yang terdiri atas Budi Utomo, Sarekat Islam, Insulinde, dan Indische Sociaal

Democratische Vereniging. Tujuannya untuk membentuk parlemen yang terdiri atas wakil-wakil yang dipilih dari kalangan rakyat. ‘Radikalisme’ berasal dari bahasa Latin “radix, radicis”, artinya akar ; (radicula, radiculae: akar kecil). Berbagai makna radikalisme, kemudian mengacu pada akar kata “akar” ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), radikal diartikan

sebagai “secara menyeluruh”, “habis-habisan”, “amat keras menuntut perubahan”, dan “maju

dalam berpikir atau bertindak”. Sedangkan “radikalisme”, diartikan sebagai: “paham atau aliran yang radikal dalam politik”, “paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara yang keras atau drastis”, “sikap ekstrim di suatu aliran politik”.

Namun, dalam aplikasinya untuk pemahaman dan penerapan ajaran Islam, kata radikal mendapatkan makna khusus. Tahun 2004, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menerbitkan buku berjudul “Gerakan Salafi Radikal di Indonesia”, ada empat kelompok yang mendapat cap “salafi radikal”. Menurut buku ini, kriteria ‘Islam radikal’ adalah :

1)      mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung;

2)      dalam kegiatannya mereka seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka;

3)      secara sosio-kultural dan sosio-religius, kelompok radikal mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas.

4)      Kelompok ‘Islam radikal’ seringkali bergerak secara bergerilya, walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan.

Tentang ideologi ‘Islam radikal’, mengutip pendapat John L. Esposito (dari bukunya, Islam: The Straight Path), yang lebih suka menggunakan istilah ‘Islam revivalis’. Pertama, mereka berpendapat bahwa Islam adalah sebuah pandangan hidup yang komprehensif dan bersifat total, sehingga Islam tidak dipisahkan dari politik, hukum, dan masyarakat. Kedua, mereka seringkali menganggap bahwa ideologi masyarakat Barat yang sekular dan cenderung materislistis harus ditolak. Ketiga, mereka cenderung mengajak pengikutnya untuk ‘kembali kepada Islam’ sebagai sebuah usaha untuk perubahan sosial. Karena itu, sebenarnya, penggunaan istilah “radikalisme” dan “Islam radikal” untuk menunjuk kepada jenis pemahaman Islam tertentu, akan sangat problematis. Istilah ini lebih banyak bernuansa politis, ketimbang akademis. Apalagi, jika istilah ini digunakan hanya untuk melakukan stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok Islam tertentu. Sebab, istilah “radikalisme” tidak memiliki padanan dalam konsep pemikiran Islam. Lebih tepat sebenarnya digunakan istilah “ekstrimisme” dalam Islam. Istilah ini ada padanan katanya dalam kosa kata pemikiran Islam, yaitu “tatharruf” atau “ghuluw.” Yakni, sikap berlebih-lebihan dalam agama, yang memang dilarang oleh Nabi Muhammad r.Penggunaan istilah yang tepat diperlukan untuk menghindarkan pandangan kaum Muslim bahwa upaya untuk memerangi kaum “Islam radikal” adalah pesanan AS dan sekutu-sekutunya. Dalam rangka perang melawan Islam militan atau Islam radikal, mantan Menhan AS, Paul Wolfowits menyatakan: “Untuk memenangkan perjuangan yang lebih dahsyat ini, adalah sebuah kesalahan kalau menganggap bahwa kita yang memimpin. Tapi kita harus semaksimal mungkin mendorong suara-suara Muslim moderat.”

Secara semantik, radikalisme ialah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. th. 1995, Balai Pustaka). Dalam Ensiklopedi Indonesia (Ikhtiar Baru – Van Hoeve, cet. 1984) diterangkan bahwa “radikalisme” adalah semua aliran politik, dimana pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrim, setidak-tidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut. Dalam dua definisi ini “radikalisme” adalah upaya perubahan dengan cara kekerasan, drastis dan ekstrim. Adapun dalam Kamus Ilmiah Populer karya Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry (penerbit Arkola Surabaya, cet. th. 1994) diterangkan bahwa “radikalisme” ialah faham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Dalam definisi terakhir ini “radikalisme” cenderung bermakna perubahan positif.

Radikalisme dalam pengertian gerakan ekstrim sesungguhnya sudah dimulai sejak pasca Nabi dan memuncak pada masa transisi kepemimpinan Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ideologi yang menghalalkan darah sesama demi pemenuhan klaim kebenaran dikukuhkan semenjak Khawarij memisahkan diri dari kelompok Ali bin Abi Thalib dan berujung pada pembunuhan Ali oleh Ibnu Muljam, salah seorang Khawarij. Pertikaian sesama muslim yang dihembuskan oleh Abdullah bin Saba mendapat persemaian yang subur ketika gerakan politik mulai tidak fokus arahnya. Antara memperjuangkan kemaslahatan umat dan tendensi atas kekuasaan itu sendiri, menjadi sebuah orientasi yang diberi jubah ideologi. Kedua-duanya melakukan gerakan yang menyertakan massa pada tiap-tiap kubunya. Sehingga perbedaan yang semula hanya masalah sederhana berubah menjadi sebuah manifestasi ideologis yang seolah-olah harus diperjuangkan sampai mati.

Dalam sejarah agama Islam fase ini menandai terbentuknya firqoh-firqoh. Arus politik yang terbelah menjadi 3 golongan, antara pendukung Ali, pembangkang dan kelompok netral mengalami metamorfosis dalam 3 kelompok aliran ideologi : Syi’ah, Khawarij dan Sunni. Sejak awal sudah terlihat kelompok yang memilih jalan ekstrim untuk mewujudkan tuntutannya. Dan kelompok Sunni berdiri di tengah-tengah sebagai penyeimbang 2 kelompok yang sama-sama berat sebelah.

Gerakan agama dengan menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang tidak pernah dikomunikasikan itu, lantas diidentikkan dengan radikalisme Islam. Sehingga hal-hal yang berbau Islam menjadi phobia dan membuat orang jadi paranoid. Bagi kebanyakan umat Islam lain, hal ini menyisakan dilema. Satu sisi kita ingin menghapus kesan ekstrim dan penuh darah, di sisi lain, kita hanya bisa menduga-duga apa sesungguhnya keinginan para pelaku tindak kekerasan tersebut. Jika dilihat dari modusnya, pengusung kekerasan ini jelas tidak menyisakan ruang untuk mendialogkan gerakan mereka. Kalaupun ada, sepertinya susah untuk dipertemukan.

Lantas apa yang bisa dilakukan kalangan Islam lain yang ‘tidak radikal’agar tidak terjebak pada konotasi makna yang sangat bias dan merugikan kalangan Islam, terutama Islam yang memilih jalan damai sebagai ekspresi beragamanya?

Fenomena radikalisme agama di Bima menjadi perbincangan dan perhatian nasional pasca ledakan bom di pondok pesantren Umar Bin Khatab Sanolo Kabupaten Bima. Hampir semua stasiun televisi nasional mengangkat tersebut beberapa hari berturut-turut, termasuk ulasan para tokoh agama dan para pengamat. Tak bisa disangkal memang bahwa tema radikalisme sejauh ini masih memunculkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, bahkan ada sebagian pihak mensinyalir bahwa peristiwa-peristiwa yang muncul dalam skala nasional disinyalir hanya sebagai upaya pengalihan isu belaka. Radikalisme agama, dalam pengertian konotatif sebagai ide dan praktik kekerasan bermotif agama, bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia.  Khusus di Bima, kekerasan-kekerasan serupa bukan baru terjadi saat ini, tahun 1998 misalnya, muncul kerusuhan akibat bias terhadap pembacaan roda perekonomian lokal yang kemudian mengarah pada kisruh soal SARA yang juga memantik adanya upaya politik identitas keagamaan.

Sebagai daerah bekas Kesultanan, kita tentu tidak serta merta menerima adanya tudingan bahwa Bima menjadi basis persemaian Islam radikal, karena Islam bagi masyarakat Bima telah menjadi sebuah Konstitusi Tidak Tertulis yang terintegrasi dalam norma maupun pranata sosial. Kalaupun kemudian dinilai bahwa Islam di Bima adalah Islam garis keras, itu mungkin tidak selamanya berarti bahwa syiar dakwah Islam di Bima mengarah pada terminologi radikal atau mengarah pada sindikat terorisme. Atau boleh jadi, dari sekian banyak fenomena dan data yang ada, di Bima ini telah terbangun sebuah poros gerakan Islam radikal yang menginspirasi terjadinya aksi kekerasan agama, telah ada sebuah gerakan yang terprogram secara sistematis. Inilah kemudian yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama.

Gerakan Pemuda Ansor sendiri mencatat ada beberapa tiga peristiwa yang mengemuka di tahun 2011 ini, yang mengarah pada indikasi adanya gerakan radikalisme agama. Pertama, SMS berisi teror bom di beberapa tempat strategis di Bima pada bulan april. Kedua, Tragedi penyerangan terhadap petugas Polsek Bolo oleh “santri” pondok pesantren Umar Bin Khattab. Dan ketiga, puncaknya ialah ledakan bom di area ponpes Umar Bin Khattab yang menewaskan salah satu staf ponpes. Ketiga rentetan peristiwa ini patut diapresiasi oleh semua pihak, setidaknya untuk membangun kewaspadaan dini agar tidak ada infiltrasi paham kekerasan dan teror dalam wilayah Kota Bima.

Sebagai kesatuan paham dan gerakan, radikalisme agama tak mungkin dihadapi dengan tindakan dan kebijakan yang parsial. Maka akar pertumbuhan dan persemaian ide-ide radikal itu harus dibasmi sejak awal, dan menurut Gerakan Pemuda Ansor, ada dua ruang publik yang harus selalu terjaga dan dibentengi dari infiltrasi paham-paham radikal dan ekstrim, yaitu ranah Pendidikan dan ranah Kebudayaan. Oleh karena itu, Gerakan Pemuda Ansor Kota Bima sebagai salah satu pilar kekuatan sipil pemuda tergerak untuk menginisiasi perbincangan-perbincangan mengenai permasalahan ini. Sekaligus ini menjadi tindak lanjut dari sarasehan yang pernah kami gelar pada bulan Agustus lalu. Kegiatan ini kami namakan dengan Diskusi Publik Keagamaan yang mengambil tema sentral “Islam dan Pendidikan Karakter dalam Perpektif Keindonesiaan; Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Radikalisme di Kota Bima”. Diskusi Publik ini secara kebetulan kami selenggarakan pada saat persidangan beberapa tersangka kasus Terorisme Bima mulai hangat dibicarakan dalam beberapa media massa nasional. Kiranya momentum ini dapat menjadi titik balik bagi upaya kita untuk meluruskan kembali citra Kota dan Kabupaten Bima sebagai daerah religius yang toleran dan aman.

Pada awal tahun 2010, Pemerintah mulai menggagas sebuah desain nasional Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa dalam dunia pendidikan kita. Ada sebuah alur berpikir yang coba dirumuskan dalam bentuk program terintegrasi, yang hari ini kita kenal dengan Pendidikan Karakter yang sudah diterapkan oleh seluruh sekolah. Permasalahan besar yang terungkap selama ini memang mengisyaratkan sebuah gerak pergeseran yang signifikan dalam tatanan perilaku kebangsaan kita, sebutlah adanya Disorientasi dalam implementasi nilai‐nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai‐nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya kemandirian bangsa. Usaha untuk mengembalikan kekuatan bangsa ini bukan hanya menjadi tugas dan fungsi sekolah yang dilihat secara sepihak, bukan hanya bertumpu sebagai program pemerintah saja, tetapi ada suatu tanggung jawab kolektif yang diemban oleh seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi menanamkan kembali benih-benih kebudayaan, lalu membangun model karakter yang konstruktif dalam diri generasi muda kita, semua pihak harus mengambil peran, dari Keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, dunia usaha dan media massa. Semuanya memerlukan penyelarasan visi pembentukan karakter bangsa.

Menyoal Pendidikan Karakter tentu tidak akan pernah terlepas dari point of view pembangunan akhlak yang diajarkan dalam Islam. Pendidikan Karakter hari ini adalah sebuah program tindakan yang muncul dalam ranah isoteris, sedangkan nilai-nilai Akhlak dalam nash Al qur’an dan Sunnah Nabi masih dominan dibahas secara dogmatis dalam ranah esoteris. Kedua ranah inilah yang nantinya kita coba pertautkan dalam perspektif Keindonesiaan hari ini. Karena secara faktual, maraknya indoktrinasi radikalisme Islam akhir-akhir ini acap kali melabrak tatanan keindonesiaan kita sebagai bangsa yang majemuk (multikultural). Meskipun masih dianggap sebagai perilaku individu seperti bom bunuh diri, penyerangan alat-alat negara, dan teror-teror bermuatan SARA, namun frekuensi tindakan tersebut sudah memasuki titik yang cukup mengkhawatirkan kita. Itulah kemudian yang perlu kita kupas, untuk mencari format baku dalam upaya pencegahan dini dan meminimalisir benih-benih radikalisme ini.

Pendidikan Berbasis Karakter

Bottom of Form

Dunia pendidikan adalah dunia yang sangat dinamis, selalu bergerak, selalu terjadi perubahan dan pembaharuan. Sekolah seolah terus berpacu memunculkan dan mengejar keunggulannya masing-masing. Memasuki Era Globalisasi menjadi satu tantangan tersendiri bagi pengelola pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dan sarana pendidikan mereka dengan berbagai teknologi canggih agar bisa menghasilkan siswa yang mampu bersaing di Era Global Village.

Ditengah begitu semangatnya berbagai lembaga pendidikan mengejar keunggulan teknologi, terbersit satu pertanyaan, ‘sebesar itu jugakah semangat kita untuk mengejar keunggulan karakter siswa-siswa kita?

Mengapa Karakter?

Beberapa hadits berikut menunjukkan betapa pentingnya sekolah-sekolah kita untuk memperhatikan masalah pembentukan akhlak pada anak-anak didiknya:

innama bu’itstu liutammima makaarimal akhlaaq

Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. (HR Malik)

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orangtuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.”

Sekolah adalah tempat yang sangat strategis bahkan yang utama setelah keluarga untuk membentuk akhlak/karakter siswa. Bahkan seharusnya setiap sekolah menjadikan kualitas akhlak/ karakter sebagai salah satu Quality Assurance yang harus dimiliki oleh setiap lulusan sekolahnya.

Tentunya kita semua berharap siswa-siswi yang dididik di sekolah kita menjadi hamba Allah yang beriman, sebagaimana pemerintah kita mencanangkan dalam Pasal 3 UU No. 20/2003, bahwa:

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Dan sekarang resapilah hadits berikut:

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya diantara mereka.” (HR Tirmidzi dari Abu Hurairah)

Jika ternyata baiknya akhlak menjadikan sempurnanya iman, maka tidak ada alasan bagi sekolah kita untuk menomor duakan keseriusan dalam upaya pembentukan akhlak/karakter dibanding keseriusan mengejar keunggulan teknologi. Bahkan yakinlah, bahwa jika anak didik kita memiliki akhlak/karakter yang baik, insya Allah merekapun akan lebih mudah kita pacu untuk mengejar prestasi lainnya.

Tak kurang, para peneliti, dan tokoh kelas dunia pun dengan jelas ikut menyuarakan pentingnya masalah pembentukan karakter ini:

Theodore Roosevelt, mantan presiden USA yang mengatakan: “To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society” (Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara-bahaya kepada masyarakat).

Mahatma Gandhi memperingatkan tentang salah satu dari tujuh dosa fatal, yaitu education without character (pendidikan tanpa karakter)

Beberapa hasil penelitian dan survey berikut mungkin akan membuat dahi kita berkerut:

90% anak usia 8-16 tahun telah buka situs porno di internet. Rata-rata anak usia 11 tahun membuka situs porno untuk pertama kalinya. Bahkan banyak diantara mereka yang membuka situs porno di sela-sela mengerjakan pekerjaan rumah (Ketua Umum Badan Pengurus Nasional Asosiasi Warung Internet Indonesia, Irwin Day. 25 Juli 2008. Media Indonesia)‏

Herien Puspitasari (Disertasi Doktor IPB), mempublikasikan hasil penelitiannya di Kompas Cyber Media 18/05/2006). Dalam penelitiannya yang dilaksanakan pada tahun 2002-2003, dengan menggunakan responden sejumlah 667 siswa (550 siswa Sekolah Negeri & 117 siswa Sekolah Swasta), 540 putra dan 127 putri, semuanya berasal dari siswa kelas 2 SMA dan SMK di Bogor. Mendapatkan hasil yang mencengangkan: Dari 667 responden tersebut, tidak kurang 10 persen para responden sudah melakukan hubungan seks bebas!

Jumlah pengguna narkoba di lingkungan pelajar SD, SMP, dan SMA pada tahun 2006 mencapai 15.662 anak. Rinciannya, untuk tingkat SD sebanyak 1.793 anak, SMP sebanyak 3.543 anak, dan SMA sebanyak 10.326 anak. Dari data tersebut, yang paling mencengangkan adalah peningkatan jumlah pelajar SD pengguna narkoba. Pada tahun 2003, jumlahnya baru mencapai 949 anak, namun tiga tahun kemudian atau tahun 2006, jumlah itu meningkat tajam menjadi 1.793 anak.

Tentunya masih banyak data dan fakta lain yang bisa kita ungkap. Tapi data-data di atas cukup mewakili bagaimana potret anak usia sekolah di negeri ini.

Menurut Thomas Lickona (1992), tanda-tanda kehancuran suatu bangsa antara lain:

  1. Meningkatnya kekerasan dikalangan remaja
  2. Ketidak jujuran yang membudaya
  3. Semakin rendah rasa tidak hormat kepada kedua orang tua, guru dan figure pemimpin
  4. Meningkatnya kecurigaan dan kebencian
  5. Penggunaan bahasa yang memburuk
  6. Penurunan etos kerja
  7. Menurunnya rasa tanggung-jawab individu dan warga Negara
  8. Meningginya perilaku merusak diri
  9. Semakin kaburnya pedoman moral.

Jika kita cermati satu persatu tanda-tanda kehancuran di atas, berapa point yang sudah muncul di bangsa kita? Sepertinya kita sepakat bahwa seluruhnya sudah tampak di bangsa kita!

Peran Sekolah

“FithrataLlahil latii fatharan naasa ‘alaiha. Laa tabdiila likhalqiLlah.”

“…(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah…” (Ar Rum:30)

“Ilmu diperoleh dengan belajar, dan sifat santun diperoleh dengan latihan menjadi santun.” (HR Bukhari)

Pendidikan menurut Pasal 1 Butir 1 UU 20/2003: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”

Pengertian Pendidikan Karakter

Dalam Kamus Poerwadarminta, karakter diartikan sebagai tabiat; watak; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain. Sedangkan menurut Imam Ghazali karakter adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan fikiran. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Membentuk karakter tidak semudah memberi nasihat, tidak semudah member instruksi, tetapi memerlukan kesabaran, pembiasaan dan pengulangan, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits yang telah dikutip sebelumnya:

“Ilmu diperoleh dengan belajar, dan sifat santun diperoleh dengan latihan menjadi santun.” (HR Bukhari)

Sehingga proses pendidikan karakter merupakan keseluruhan proses pendidikan yang dialami peserta didik sebagai pengalaman pembentukan kepribadian melalui memahami dan mengalami sendiri nilai-nilai, keutamaan-keutamaan moral, nilai-nilai ideal agama, nilai-nilai moral.

Sekolah-sekolah Islam bahkan sekolah umum menjadikan pendidikan karakter sebagai pilar utama dalam proses penyelenggaraannya. Oleh karena itu, ajaran-ajaran Islam perlu diselaraskan dengan  pengembangan prinsip-prinsip pendidikan sebagai berikut:

  1. Menjadikan Islam sebagai landasan filosofis.
  2. Mengintegrasikan nilai Islam ke dalam bangunan kurikulum.
  3. Menerapkan dan mengembangkan metode pembelajaran untuk mencapai optimalisasi proses belajar mengajar.
  4. Mengedepankan qudwah hasanah dalam membentuk karakter peserta didik.
  5. Menumbuhkan biah solihah dalam iklim dan lingkungan sekolah: menumbuhkan kemaslahatan dan meniadakan kemaksiatan dan kemungkaran.
  6. Melibatkan peran-serta orangtua dan masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan.
  7. Mengutamakan nilai ukhuwwah dalam semua interaksi antar warga sekolah.
  8. Membangun budaya rawat, resik, rapih, runut, ringkas, sehat dan asri.
  9. Menjamin seluruh proses kegiatan sekolah untuk selalu berorientasi pada mutu.
  10. Menumbuhkan budaya profesionalisme

Nilai-nilai Islam menjadi inspirasi dan sekaligus pemandu utama dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkatan mana pun, karena baik secara implisit maupun eksplisit, pendidikan dengan integrasi Islam rahmatan lil ‘alamin akan menuju pada pada visi sebagai berikut :

  • Membentuk sikap dan kepribadian yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip nilai keilahiyahan. Dengan aqidah yang benar, seorang muslim akan mampu menunjukkan sikapnya yang tegar, tsabat, istiqomah dan selalu berfihak dan membela al Haq.
  • Memompa semangat keilmuan dan karya. Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu berfikir dan berkarya. Doktrin Islam adalah: ”sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling memberi manfaat bagi orang lain”.
  • Membangun karakter/pribadi yang saleh : selalu menegakkan nilai-nilai dan praktek ibadah. Pendidikan agama Islam mendidik dan mendisiplinkan pemeluknya untuk selalu taat beribadah kepada Allah SWT. Dengan perilaku ibadah yang bersih, niscaya akan terbentuk karakter muttaqien, selalu menjauhi perilaku negatif dan destruktif.
  • Membangun Sikap Peduli: Islam selalu mengajarkan sikap peduli kepada orang lain, hewan dan lingkungan. Sikap peduli akan melahirkan sikap yang selalu membangun dan memecahkan segala permasalahan sosial.
  • Membentuk pandangan yang visioner, berfikir, bekerja dan bertindak untuk kepentingan masa depan.

Bagaimana menerapkan pendidikan karakter di sekolah?

Menurut Ratna Megawangi, Founder Indonesia Heritage Foundation, ada tiga tahap pembentukan karakter:

  • MORAL KNOWING : Memahamkan dengan baik pada anak tentang arti kebaikan. Mengapa harus berperilaku baik. Untuk apa berperilaku baik. Dan apa manfaat berperilaku baik
  • MORAL FEELING : Membangun kecintaan berperilaku baik pada anak yang akan menjadi sumber energi anak untuk berperilaku baik. Membentuk karakter adalah dengan cara menumbuhkannya.
  • MORAL ACTION : Bagaimana membuat pengetahuan moral menjadi tindakan nyata. Moral action ini merupakan outcome dari dua tahap sebelumnya dan harus dilakukan berulang-ulang agar menjadi moral behavior

Dengan tiga tahapan ini, proses pembentukan karakter akan jauh dari kesan dan praktik doktrinasi yang menekan, justru sebaliknya, siswa akan mencintai berbuat baik karena dorongan internal dari dalam dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya akan terbangun 9 pilar karakter dalam diri seorang anak, yaitu :

  1. Cinta Allah, dengan segenap ciptaanNya
  2. Kemandirian ,tanggung jawab
  3. Kejujuran, bijaksana
  4. Hormat, santun
  5. Dermawan, suka menolong, gotong royong
  6. Percaya diri, kreatif, bekerja keras
  7. Kepemimpinan, keadilan
  8. Baik hati, rendah hati
  9. Toleransi, Kedamaian, kesatuan

Point terakhir inilah yang akan menjadi titik pentik keselarasan akhlak bangsa, ketika ancaman disintegrasi dan maraknya aksi-aksi teror yang mengatasnamakan agama, maka karakter Islam Toleran yang cinta damai harus dikedepankan untuk menjaga moralitas bangsa yang multikultural ini. (Dirangkum dari berbagai sumber)

Selamat Berdiskusi !

Disampaikan dalam Diskusi Publik GP Ansor Kota Bima dengan tema ““Islam dan Pendidikan Karakter dalam Perpektif Keindonesiaan; Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Radikalisme di Kota Bima”.

 

*Ketua PC GP Ansor Kota Bima

Masa Khidmat 2011 – 2015

About Dzul Amirulhaq

Ketua PC GP Ansor Kota Bima

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: