//
you're reading...
Pendidikan

KONSEPSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA

  • Perkembangan kejahatan terorisme global telah menunjukkan peningkatan yangcukup signifikan baik modus, kuantitas maupun kualitasnya, Indonesia tidaklepas dari sasaran terorisme. Terungkap fakta adanya keterkaitan jaringanmilitan lokal dengan jaringan internasional. Selain ancaman terorisme, ancamannon tradisional lainnya yang muncul saat ini telah merebak pula lewat pintusendi kehidupan bangsa. 
  • Aktifitas teroris telah membidik dan memanfaatkan ideologi dan agama bagimasyarakat dunia sebagai garapan agar memihak kepada perjuangan mereka. Olehsebab itu perlu ditangani secara bijak. Untuk mencegah dan menanggulangi segalabentuk tindakan dan kegiatan teroris, Pemerintah Indonesia menyikapi fenomenaterorisme secara arif, menganilisis berbagai aspek kehidupan bangsa saat ini,guna memerangi aksi terorisme, bersama dunia internasional.
  • Dengan memanfaatkan kemampuan teknologi modern saat ini teroris dapatmenghancurkan sasaran yang diijinkan dari jarak jauh, seperti telepon genggamatau bom bunuh diri seperti yang terjadi di Bali.
KONDISI PENCEGAHANDAN PENANGGULANGAN TERORISME SAAT INI
Sejumlahperistiwa terorisme menunjukkan adanya mata rantai antara kelompok dalam danluar negeri. Dari hasil pengungkapan kasus di Indonesia merupakan jaringanteroris Internasional dimana keberadaanya dengan segala aktifitasnya tidakdapat terdeteksi secara dini sehingga sulit untuk dicegah dan ditangkal.
KejadianMenonjol
Berbagaiperistiwa pengeboman memakan korban jiwa dan merusak sarana dan prasarana yangada. Beberapa peristiwa aksi teroris yang terjadi signifikan di Indonesiaantara lain :
1998,di Gedung Atrium Senin, Jakarta
1999,di Plaza Hayam Wuruk dan Masjid Istiqlal Jakarta.
2000,di Gereja GKPI dan Gereja Katolik Medan serta rumah Dubes Filipina
2000dan 2001, Peledakan di beberapa Gereja di malam Natal.
2002,Peledakan di Kuta Bali, Mc Donald Makasar
2003,Peledakan di JW Marriot
2004,Peledakan di Kedubes Australia
2005.Peledakan bom Bali II
Aksiteror tersebut bila terus berlanjut akan dapat mengancam stabilitas politik dankeamanan yang pada gilirannya akan menghambat kelancaran pembangunan nasional.
Pencegahandan penanggulangan saat ini
Berbagaiupaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya langkah-langkah aparat keamanandalam pengungkapan pelaku terorisme, mendapat tanggapan beranekaragamdikalangan masyarakat, khususnya kelompok umat Islam yang sensitif terhadap isuterorisme karena dikaitkan dengan agama islam. Menguatnya perbedaan sikap prodan kontra sesuai tanpa memperdulikan kepentingan nasional, menimbulkan rasasaling curiga dikalangan masyarakat dan ketidak percayaan terhadap pemerintahkhususnya aparat keamanan dalam menangani terorisme di Indonesia. Selain itukerjasama tingkat ASEAN telah dilaksanakan. Sikap kehati-hatian pemerintahIndonesia dalam mencegah dan menanggulangi teroris, dapat dilihat darikebijakan dan langkah-langkah antisipatif, terkait dengan peristiwa Balitanggal 12 Oktober 2002. Dalam melakukan pencegahan dan penanggunalananterorisme pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga khusus guna menghadapiterorisme yang berkembang di tanah air belakangan ini, lembaga-lembaga tersebutantara lain :
Intelijen
Aparatintelijen yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara (Keppres No. 6 Tahun2003), yang telah melakukan kegiatan dan koordinasi intelijen dan bahkan telahmembentuk Joint Analysist Terrorist (JAT) upaya untuk mengungkap jaringanteroris di Indonesia
TNI dan POLRI
Telahmeningkatkan kinerja satuan anti terornya. Upaya penangkapan terhadap merekayang diduga sebagai jaringan terorisme di Indonesia sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku masih mendapat reaksi kontroversial dari sebagian kelompokmasyarakat dan diwarnai berbagai komentar melalui media massa yang mengarahkepada terbentuknya opini seolah-olah terdapat tekanan asing.
 
KerjasamaInternasional
Berbagaiupaya kerjasama telah dilakukan antara lain dengan beberapa negara sepertiThailand, Singapura, Malaysia, Philipina, dan Australia, bahkan negara-negaraseperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, dan Jepang. Masalahekstradisi antara pemerintah Singapura dan Indonesia belum terealisasi.
Implikasiterhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Kekhawatiran masyarakat terhadap bahayateror bom masih ada. Hal ini apabila tidak segera ditangani secara bijak akanmempengaruhi roda perekonomian. Di sisi lain, penindakan, penangkapan ataupemeriksaan oleh aparat terhadap siapa dan organisasi yang ada di masyarakatperlu sikap hati-hati, agar tidak menimbulkan sentimen negatif di kalanganmasyarakat itu sendiri, pemerintah diangapnya diskriminatif atau muncul berbiaspada permasalahan baru yang bernuansa SARA.
Permasalahanyang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam pencegahan dan penanggulanganterorisme yaitu : Penegakan hukum terhadap sistem kejahatan terorisme masihlemah. Kualitas SDM mudah dimanfaatkan dan masih rentan terhadap aksipenggalangan menjadi simpatisan kelompok teroris. Tingkat kewaspadaanmasyarakat terhadap modus operandi teroris masih lemah. Kemampuanaparat keamanan dalam mendeteksi dini, menangkal, mencegah dan menangkapkelompok teroris masih terkendala baik peralatan maupun koordinasi di lapangan.
PENGARUHPERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
Global
Issueglobal yang meliputi demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup telah berkembangke arah perang melawan teroris internasional bahkan beberapa negara maju telahmenerapkan konsep penyerangan awal terhadap terorisme yang berada di negaratertentu. Meskipun banyak negara yang tidak menyetujuinya tetapi konseptersebut tetap disosialisasikan secara Internasional yang disponsori olehAmerika Serikat. Sikap Amerika Serikat yang selalu memihak kepada Israel,sehingga masyarakat muslim dunia yang berpihak pada perjuangan Palestinamenaruh sikap antipati terhadap politik Amerika.
Regional
Lemahnyapenegakan hukum dan sistem keamanan kawasan, dimanfaatkan oleh para penyelundupuntuk penyelundupan senjata api masuk ke Indonesia dengan sasaran daerah-daerahkonflik seperti Aceh dan Poso. Wilayah Thailand Selatan yang memiliki wargamuslim Islam fundamentalis telah diklaim oleh Kelompok Al Jemaah Al lslamiyahsebagai bagian dan Daulah Islamiyah Nusantara. Kelompok Abu Sayyaf di Filipinadisinyalir ada kaitan dengan jaringan kelompok teroris internasional dankelompok Al Jemaah Al lslamiyah di Indonesia. Kelompok Al Jemaah Al Islamiyahyang merupakan jaringan teroris internasional lahir di wilayah Johor Malaysiapada tahun 1995. Kondisi tersebut telah memasuki cara berpikir masyarakatmarginal dipedesaan.
Nasional
Ideologi. Adanya kelompok untuk mengubahPancasila dengan Ideologi lain yang berorientasi kepada agama, faham liberalatau faham sosialis/komunis. Ada upaya kelompok agama ingin memasukkan SyariatIslam secara konstitusional. Kelompok faham sosialis/komunis melalui kelompokradikal berbasis sosial/komunis selalu berupaya untuk mencabut Ketetapan MPRSNo.XXV/MPRS/ 1966 sehingga ajaran komunis dapat hidup kembali di wilayahRepublik Indonesia.
Politik. Permasalahan pelaksanaanOtonomi Daerah dan pemekaran wilayah di beberapa daerah di Indonesia terkesandipaksakan. Pemaksaan keinginan ini merupakan salah satu wujud distorsiperpolitikan di Indonesia yang pada gilirannya berkembang issue timbulnyaancaman disintegrasi bangsa. Proses demokrasi yang tidak didukung oleh budayapartisipasi politik akan menimbulkan sikap arogansi, ingin kebebasan yang tanpabatas dan bermuara pada disintegrasi. Kondisi demikian merupakan suasana nyamantumbuhnya aksi teror pemaksaaan kehendak. 
Ekonomi. Krisis ekonomi yangberkepanjangan mengakibatkan rapuhnya sistem ekonomi bangsa terhadap daya saingperdagangan global, semakin jauh ketertinggalan dari kemampuan memiliki posisitawar ekonomi di mata dunia. Berakibat pada kemiskinan masyarakat yang tidaktertolong dan pada gilirannya masyarakat memilih caranya sendiri yaitu jalanradikal kekerasan teror tanpa menghiraukan jatuhnya korban yang tidak berdosa.
Sosial Budaya. Kemajuan ilmu pengetahuan danteknologi terutama informasi dan komunikasi di satu sisi meningkatkankesejahteraan masyarakat luas, di sisi lain dapat mempengaruhi lunturnyasemangat kebangsaan, rasa cinta tanah air, kesadaran bela negara dan kesadaranmendahulukan kepentingan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentinganumum. Masih adanya keinginan sekelompok umat muslim untuk menegakkan syariatIslam sebagai landasan hidup bangsa Indonesia melalui serangkaian kegiatanjalur formal maupun non formal dan tidak jarang dlakukan secara ekstrim radikalsehingga dapat berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan antar umat beragama,yang rentan menimbulkan perselisihan dan konflik antar agama. 
Pertahanan Keamanan. Masih terjadi berbagai konflikdi beberapa daerah di wilayah Indonesia yang masih berpotensi, seperti Poso,Papua dan beberapa daerah lainnya. Kasus-kasus pembalakann liar, pencucian uangdan pengamanan sumber daya alam dari praktek-praktek kegiatan ilegal ekonomi
lainnyaakan bermuara pada stabilitas terganggu, berakibat ketidakpercayaan masyarakatkepada aparat keamanan dan penegak hukum semakin kental.
Peluang dan Kendala
Demokratisasidi Indonesia telah berjalan menuju pada perubahan ke arah tatanan kehidupanyang diinginkan masyarakat. Dukungan internasonal terhadap keutuhan NKRI secarapolitis, perlu disikapi secara arif dan koreksi kedalam. Daya dukung sumberdaya alam dan potensi pasar di Indonesia, adalah beberapa dari peluang sebagaimodal dasar. Disisi lain, kualitas SDM, keterpurukan ekonomi yangberkepanjangan dan menurunnya kesadaran wawasan kebangsaan serta bela negaramerupakan kendala yang harus ditangani segera.
KONDISI PENCEGAHANDAN PENANGGULANGAN TERORISME YANG DIHARAPKAN
Pemerintahbeserta aparat keamanan dan birokrasi memiliki sikap arif, penuh ketenanganberfikir sehingga mendapatkan cara-cara yang tepat dan akurat dalam menanganiterorisme. Masyarakat telah menjadi kesatuan pandang dalam menyikapi melawanterorisme. Kemampuan aparat keamanan telah dapat kerjasama dengan seluruhkomponen bangsa. Penegakan hukum dapat diwujudkan dan telah dilengkapi denganperangkat peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional tidakmenimbulkan pro dan kontra pemahaman. Kesadaran masyarakat secara aktif berbuatdan melakukan deteksi dini, identifikasi dini dan penangkalan terhadapperkembangan ancaman terorisme yang dilandasi rasa tanggung jawab dan kesadaranyang tinggi, sebagai bangsa yang bermartabat. Denganlandasan Wawasan Nusantara yang tangguh, bangsa Indonesia diharapkan memilikisikap mental dan perilaku yang mampu mendeteksi, mengidentifikasi, menilai danmenganalisis sejak dini secara hati-hati terhadap berbagai bentuk ancamanterutama teroris internasional di Indonesia.
ANALISIS. Membendung langkah teroris diIndonesia, perlu melihat secara obyektif karakteristik daerah, potensi yangdimilki dan aspek yang mempengaruhi. Seberapa besar peranan masing-masinginstansi terkait, aparat keamanan dan seluruh komponen masyarakat termasuktingkat kewaspadaan bela lingkungan terhadap bahaya terorisme harus terukur danteruji. Segala upaya untuk menghadang tindakan terorisme harus dilandasi tanpamengorbankan kepentingan nasional dan sensitifitas SARA, pada hakekatnyakemajemukan identitas NKRI harus tetap terjaga. Untuk menengarai, menuduhbahkan menangkap sekalipun terhadap seseorang atau kelompok orang adalahteroris, baik teroris lokal maupun teroris internasional tidak mudah.Memerlukan data akurat dan pencermatan indikasi-indikasi dalam kurun waktu yangrelatif panjang. Dengan mencermati apa yang telah terjadi modus operandi tindakkejahatan terorisme berupa bom-bom yang sudah meledak, temuan bom yang belummeledak dan perangkat yang digunakan terorisme serta tempat persembunyian kaum teroris,ada beberapa rumusan masalah yang telah teridentifikasi pada pembahasansebelumnya, yaitu :
Penegakanhukum terhadap penanggulangan terorisme masih lemah.Teroris mudah memanfaatkankualitas SDM masyarakat yang masih rendah untuk digalang menjadi simpatisanatau pelaku bom bunuh diri
Kepedulianmasyarakat terhadap kewaspadaan terhadap terorisme masih lemah. Kemampuanaparat untuk mendeteksi, menangkal, mencegah, menangkap tokoh teroris belumoptimal. Guna merumuskan konsepsi pencegahan dan penanggulangan terorisme dalamrangka menjaga tetap tegaknya keutuhan NKRI secara komprehensif dan integral,diperlukan analisis dari berbagai aspek tinjauan yang terkait dan salingmempengaruhi.
Analisisdari penulisan ini ditinjau dari aspek astagatra yang sementara ini menurutpandangan penulis cukup mendekati pada pemecahan masalah.
Tinjauan Dari AspekPolitik
Aksiteror tidak tidak mengenal diskriminatif target, membuat keharusan membangunsistem keamanan terhadap manusia dan obyek vital baik militer maupun nonmiliter di banyak negara. Dampak terorisme di bidang politik, antara lain :
Gangguanterhadap kehidupan demokrasi, roda pemerintahan tidak berjalan lancar,Pemerintah yang lemah bisa jatuh. Berbagai kerja sama internasionaldikembangkan untuk mendesak langkah kooperatif dalam melawan terorisme. Perangmelawan terorisme, perdebatan politik terjadi di sejumlah negara, termasuk diIndonesia, antara upaya membangun sistem keamanan dengan pembatasan kebebasandi satu sisi dan antara sistem keamanan nasional dengan multi nasional di sisilainnya. Lepas dari pertarungan politik dalam dan luar negeri, sentimen barumelawan terorisme telah membuka babak baru perkembangan arah poltik dunia.Indonesia perlu mewaspadai dan harus ada upaya pencegahan adalah ketika parateroris internasional memanfaatkan kondisi politik atau sosial budaya dalamnegeri saat ini, masih rentan terhadap SARA, keniscayaan kebhinekaan NKRIterancam. Perdebatan tentang adanya bahaya terorisme berlangsung diwarnainuansa politis. Hal demikian masih dalam kewajaran, karena masyarakat Indonesiasedang dalam transisi perubahan menuju masyarakat yang demokratis, bebasmenyatakan pendapatnya. Wacana politik apapun yang terjadi, yang penting adalahpolitik kontrol tidak membiarkan peredaran bahan peledak, pengawasankeimigrasian dan kepabeanan merupakan langkah politik praktis yang tepat padasaat ini serta di masa datang.
Tinjauan Dari AspekEkonomi
Jaringanteroris sangat memerlukan sumber dana maupun sumber daya manusia untukmelakukan aksinya. Dana merupakan satu hal penting, bukan hanya untuk pembeliansenjata, alat-alat penghancur bahan peledak untuk bom, tetapi juga untukmempertahankan hidup sel-sel pengikutnya. Dana didapatkan dari kegiatan ilegalperdagangan, prostitusi, judi dan sebagainya. Melalui pencucian uang hasilkejahatan komersial, penyelundupan dan korupsi, dana menjadi bersih asalusulnya, sah dan sulit ditelusuri. Mengingat sangat kompleksnya masalahpencucian uang karena terkait dengan pendeteksian dini dan harus dilakukansecara tertutup, maka institusi intelijen sangat diperlukan di dalam perumusanpencegahan terhadap kejahatan terorganisir.
Tinjauan Dari AspekSosial Budaya dan Agama
Aksiterorisme belum dapat dihentikan, artinya sekalipun perang melawan terorismegencar dilaksanakan dan agenda hubungan internasional untuk komitmen bersamamelawannya, serangan terorisme terus berlangsung. Terorisme tegas dinyatakantidak bisa dikaitkan dengan agama tertentu, karena semua agama mengutukterorisme. Namun untuk melawan terorisme tidak salah bila menggunakan metodalain yaitu menggunakan soft power persuasif antara lain mengikut sertakantokoh-tokoh agama dalam upaya menetralisir pembibitan dan peneyebaran ajaranradikalisme. Keberhasilan Indonesia dalam membongkar sejumlah aksi teror selamaini, tidak berarti pada kesimpulan akhir bahwa penganut agama Islam memilikipemiikiran sama terhadap pemahaman terorisme yang berkembang di Indonesia.Perang melawan terorisme harus dilihat sebagai perang gagasan yang mengarahpada memenangkan pikiran dan hati masyarakat untuk tidak simpati dan tidakmendukung gagasan para teroris. Hal demikian harus dilaksanakan secara serempakdengan memusatkan faktor-faktor terkait seperti kemiskinan, pendidikan danmasalah sosial lainnya. Gerakan reformasi politik dan ekonomi sedangberlangsung di Indonesia, namun hasilnya belum maksimal bahkan aksi-aksiketidak puasan terhadap tatanan politik dan ekonomi bermunculan berupa unjukrasa anarkhis. 
Tinjauan Dari AspekKemajuan Teknologi
Bagikaum teroris menjalin komunikasi dengan dunian luar melalui internet, merupakansarana utamanya, melalui pembuatan situs online maka komunikasi lintas negaradapat dilakukan dengan leluasa tanpa diketahui siapa, apa dan bagaimana,kecuali hanya kelompok jaringannya yang dapat mengerti. Teknologi cyber (duniamaya) dimanfaatkan untuk tindak kejahatan cyber crime dengan istilah hacking,carding dan hosting serta penyebar luasan artikel melalui situs jihad. Sebagaicontoh carding, pencurian data dan dana kartu kredit melalui jaringan internet.Inilah yang disebut pergeseran modus dengan memanfaatkan kemajuan teknologiinformasi. Untuk mencegah cybercrime antara lain dapat dilakukan dengancyberpatrol di dunia maya juga. Namun hingga kini, aparat keamanan danintelijen masih banyak kekurangan yang dihadapi, belum memiliki pegangansecurity management, termasuk peralatan pengamanannya. Disamping itu kelemahanlain yang harus ditinggalkan yaitu belum adanya konsistensi dan keseriusandalam mencegah terjadinya aksi terorisme oleh semua pihak. Sinergitas instansilainnya seperti bea cukai, imigrasi, perhubungan dan keuangan/perbankan sangatdiperlukan guna pencegahan terorisme di Indonesia.
Tinjauan Dari AspekKebijakan
Untukmelawan terorisme membutuhkan sebuah kebijakan penanggulangan terorisme yangbersifat komprehensif baik dalam tataran kewenangan maupun pelaksanaan kontraterorisme yang bersifat umum dan menyeluruh. Diperlukan cakupan dua bidangkebijakan namun bersamaan dalam melawan terorisme di Indonesia, yaitu :
  • Kebijakanutama yang merupakan pencegahan untuk menghilangkan peluang bagi tumbuhsuburnya terorisme di dalam sendi kehidupan masyarakat pada aspek keadilan,demokrasi, kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, budaya KKN, kekerasan dansebagainya. Kebijakan yang melahirkan aturan-aturan untuk mempersempit peluangterjadinya aksi teror dalam artian mempersempit ruang maupun sumber dayateroris. 
  • Kebijakanyang merupakan instrumen yang menitik beratkan pada aspek penindakan diwujudkandalam deteksi dini, cegah dini dan respon cepat terhadap indikasi dan aksi-aksiteror, yang menuntut profesionalitas dan proporsionalitas bagi instrumenpenindak yang diberi wewenang. Penindakan terhadap teror harus dilakukan, namuntetap menjunjung tinggi regulasi mengenai code of conduct atau rule ofengagement, sehingga apapun tindakan yang dilakukan melawan terorisme akanterbebas dari persoalan pro dan kontra dalam opini masyarakat.
  • Kebijakan,strategi, metoda, teknik, taktik dan pendekatan untuk mengatasi terorisme yangditerapkan tentunya akan berbeda dari satu negara dibanding negara lainya,mengingat adanya perbedaan pula bentuk atau style kelompok teroris yangdisebabkan oleh adanya motif-motif terorisme seperti separatis, anarkhis,dissidents, nasionalis, marxist revolusioner atau religius. Perbedaanpenanganan juga disebabkan oleh perbedaan kondisi daerah, budaya,adat/istiadat, hukum, sumber daya serta kemampuan satuan anti teror yangtersedia. Indonesia dalam memerangi terorisme harus mempertimbangkan kondisiyang berlaku terutama bidang hukum, sosial dan budaya bangsa, bila tidak justruakan menciptakan kondisi yang kontra produktif.
Tinjauan Dari AspekImplementasi Penanggulangan Terorisme
Impelementasimemerangi aksi terorisme dilakukan melalui upaya-upaya reprsif, preventiv,preemtif, resosialisasi dan rehabilitasi serta pengembangan infra strukturpendukung. Terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan terorisme bahwapertama, langkah-langkah operasional penindakan terhadap aksi teror di kawasankhususnya Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dianggap oleh sebagian kalanganmasyarakat merupakan skenario yang dipaksakan oleh negara-negara maju kepadanegara lemah dalam bidang politik, ekonomi, militer dan teknologi. Kedua,adanya trauma masa lalu berdasarkan pengalaman bahwa aparat keamanan dan sistemhukum untuk menangani terorisme untuk kepentingan kelompok penguasa dalamrangka mengembalikan kekuasaan otoriter seperti sebelumnya. Kedua hal tersebutmenimbulkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politikmemerangi terorisme. Diperlukan resosialisasi, reintegrasi dan sekaligusketeladanan bahwa pertama, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah adalahtidak diskriminatif, kedua, perang melawan terorisme adalah kebutuhan mendesakuntuk melindungi WNI sesuai tujuan nasional yang diamanatkan dalam PembukaanUUD 1945 dan ketiga, kerja sama dengan pihak asing dalam memberantas terorismeadalah keharusan agar tidak timbul korban yang tidak berdosa. Sebaliknyadiperlukan keberanian masyarakat luas untuk segera melaporkan bila menemukanindikasi atau kejadian-kejadian yang mengarah pada tindakan terorisme. Bertolakdari berbagai kegiatan yan dilakukan dalam implementasi strategi serta besaran,luas dan kompleksitas dampal teorisme, untuk dapat mengatasinya dipersyaratkankemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh Pemerintah dan Organisasi/SatuanAnti Teror. Bahwa perang melawan terorisme perlu dilakukan secara terkoordinasilintas instansi, lintas nasional dan secara simultan bersifat represif,preventif, preemtif maupun rehabilitasi
KONSEPSI PENCEGAHANDAN PENANGGULANGAN TERORISME
Kebijakan
Pemerintahmelakukan pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme internasional maupunlokal yang berkolaborasi dengan terorisme internasional dalam rangka melindungikeselamatan WNI, dengan :
-menghormati HAM,
-meninjau kembali Undang-Undang Pemberantasan Terorisme untuk mencapai kepastianhukum,
-tindakan yang tidak diskriminatif tanpa melihat etnis maupun agama,
-melakukan kerja sama internasional,
-meningkatkan kewaspadaan dan keberanian masyarakat luas untuk melaporkanindikasi kegiatan terorisme,
– melakukan koordinasi lintas instansi, lintasnasional secara silmultan melalui langkah represif, preventif, preemtif maupunrehabilitasi,
-dan menyentuh akar terorisme melalui langkah resosialisasi dan reintegrasi parapelaku terorisme ke dalam masyarakat”
Strategi.
Denganberpedoman pada kebijaksanaan tersebut di atas dan untuk mewujudkan kemampuansegenap komponen bangsa dalam deteksi dini, penangkalan dini, dan pencegahandini serta tindakan dini terhadap segala bentuk ancaman aksi Terorisme, makadikembangkan strategi digunakan :
Strategi JangkaPendek :
Peningkatankualitas dan kapasitas aparat dalam melakukan deteksi dan penangkalan diniterhadap perkembangan ancaman Terorisme di Indonesia.
Sasaranyang ingin dicapai dalam penerapan strategi ini adalah:
1)Terwujudnya kesamaan dan kesatuan persepsi tentang Terorisme
2)Terbentuknya kepribadian komponen bangsa yang pancasilais,
3)Terbentuknya jiwa nasionalisme yang tinggi
4)Terwujudnya disiplin nasional
Strategi JangkaPanjang :
Peningkatankualitas dan kapasitas aparat dalam melakukan pencegahan dan penindakan diniterhadap perkembangan ancaman Terorisme di Indonesia.
Sasaranyang ingin dicapai dalam penerapan strategi ini adalah:
  1. Meningkatnya sikap keberanian dan kemampuan segenap komponen bangsa 
  2. Terbentuknya komitmen yang kuat untuk melakukan langkah-langkah penindakandini. 
  3. Terwujudnya perangkat nasional yang mampu menjalankan fungsi dan peranannyasesuai dengan kewenangan.
  4. Meningkatnya peran serta segenap komponen bangsa terhadap aksi Terorisme diIndonesia. 
  5. Meningkatnya kerjasama internasional.
Upayadalam Strategi Jangka Pendek :
Peningkatankualitas dan kapasitas aparat pemerintah.
  1. Untuk mewujudkan kesamaan persepsi bangsa tentang Terorisme. a)Pemerintah dengan tegas segera mengeluarkan statement secara resmi dalam rangkamenghadapi Terorisme di Indonesia seperti “Pernyataan perang melawan Segalabentuk ancaman Terorisme di dunia. b)Pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya ancamanTerorisme di Indonesia. c)Pemerintah melakukan pemekaran daerah di beberapa propinsi untuk mempermudahpengawasan. 
  2. Untuk membentuk kepribadian komponen bangsa yang pancasilais, diupayakanmelalui: a)Edukasi formal, sejak dini mulai dan pendidikan pra sekolah hingga PerguruanTinggi, b)Edukasi non formal, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, 
  3. Untuk membentuk jiwa nasionalisme diupayakan melalui kegiatan: a)Pendidikan formal, harus dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakat sejakpra sekolah sampai Perguruan Tinggi, b)Pendidikan non formal, Pemerintah melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.
  4. Untuk mewujudkan Disiplin Nasional diupayakan melalui: a)Pendidikan formal, harus dilakukan pemerintah dengan memberikan muatan materipengetahuan pada kurikulum pendidikan meliputi mata pelajaran Kewarganegaraan,Kewiraan, Tata Krama dan Budi Pekerti sesuai dengan tingkat pendidikan mulaidan tingkat pendidikan dasar sampai dengan universitas, b)Pendidikan non formal, dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan kegiatanpenyuluhan dan sosialisasi dengan materi penyajian tentang PeraturanPerundang-Undangan
Upayadalam Strategi Jangka Panjang :
Peningkatankualitas dan kapasitas aparat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangandini terhadap perkembangan ancaman Terorisme di Indonesia.
  1. Untuk memelihara dan meningkatkan keberanian komponen bangsa, diupayakanmelalui kegiatan: a)Sosialisasi tentang bahaya dan ancaman Terorisme, b)Melakukan dialog interaktif dan komunikasi secara intensif. 
  2. Untuk membentuk komitmen yang kuat bagi segenap komponen bangsa, diupayakanmelalui kegiatan: a)Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur pencegahan dan penindakandini, b)Menyelenggarakan pelatihan pencegahan dan penindakan dini, c)Membangun kesadaran akan tanggung jawab dan komitmen bersama. d)Melakukan pengawasan dan pengaturan kegiatan, e)Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan semua komponen bangsa, f)Menghilangkan faktor-faktor korelatif penyebab yang dapat dieksploitasi, g)Meningkatkan pengamanan dan pengawasan, h)Melakukan pengetatan pemberian dokumen, i)Melaksanakan penertiban administrasi.
  3. Mewujudkan perangkat nasional yang mampu menjalankan fungsi dan peranannyadengan melakukan refungsionalisasi dan revitalisasi sebagai berikut: a)Aparat Intelijen. Refungsionalisasi dan revitalisasi aparat Intelijen denganmembuat aturan perundang-undangan yang mengatur masalah tentang InteIen diIndonesia. b)Tentara Nasional Indonesia (TNI). Diperlukan kekuatan hukum, sarana prasarana,anggaran yang memadai didukung dengan mekanisme dan prosedur operasional yangjelas. c)Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlu diupayakan peningkatan kemampuanprofesionalisme Polri khususnya pencegahan dan penanggulangan Tindak PidanaTerorisme,d)Criminal Justice System (CJS) dengan kegiatan: (1) Melakukanlangkah-langkah untuk penyamaan persepsi (2)Melaksanakan pelatihan, pertemuan, seminar, sarasehan dan dialog. (3)Meningkatkan kerjasama penanganan kasus. e)Desk Koordinasi Pemberantas-an Terorisme (DKPT). Melalui upaya : (1)Mengkoordinasikan dan mengendalikan operasional lembaga-lembaga nasional yangbertugas, berkewajiban dan berwenang memberantas Terorisme di Indonesia. (2)Perlu disusun peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir semuakepentingan perangkat nasional dan dapat dioperasionalkan secara Iebihterkoordinasi, sinergik dan holistik dalam rangka pemberantasan Terorisme diIndonesia. f)Memperkuat dan memperta-hankan serta meningkatkan kerjasama g)Melakukan pengawasan terhadap lalu lintas serta mendeteksi terhadap kemungkinanpara teroris memperoleh bahan peledak dan senjata. h)Memutus hubungan para teroris dengan sindikat kriminal lainnya. i)Mengembangkan prosedur dan mekanisme untuk mencegah adanya tempat pelarian dantempat persembunyian para teroris. j)Meningkatkan pengamanan pada kepentingan-kepentingan internasional,. k)Memperluas pelaksanaan kerjasama dibidang investigasi, penuntutan danekstradiksi. 
  4. Untuk meningkatkan peran serta segenap komponen bangsa ditempuh melalui upayapemberdayaan masyarakat dengan melakukan kegiatan: a)Melakukan komunikasi dan dialog b)Menggalakkan Siskamswakara di seluruh wilayah Indonesia dengan upaya: (1)Meningkatkan penertiban administrasi (2)Menggalakkan ketentuan wajib lapor (3)Membina sistem pengamanan swakarsa, (4)Menyiagakan perangkat tanggap darurat (5)Meningkatkan kerjasama internasional, c)Menjelaskan secara bijak dan diplomatis kepada dunia Internasional d)Menindaklanjuti MOU yang telah disepakati bersama
KESIMPULAN
Pencegahandan penanggulangan terorisme membutuhkan suatu kejasama secara menyeluruh.Selain kualitas dan kuantitas aparat yang telah dibentuk pemerintah juga perluadanya dukungan terhadap kepedulian masyarakat, karena dengan melibatkanmasyarakat penanggulanan dan pencegahan secara dini terhadap seluruh aksi ataukegiatan terorisme dapat dengan mudah diatasi.
Sistempertahanan dan keamanan semesta dimana TNI dan Polri merupakan elemen utamadalam menghadapi aksi kejahatan terotisme harus selalu melakukan koordinasidengan instansi-instansi pemerintah lainnya atau dengan swasta atau elemensipil lainnya karena dukungan dan koordinasi dalam mendeteksi dan mengatasi berbagaipermasalah teroris akan mudah diatasi.
Didalampencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia dibutuhkan suatu badanekstra semacam lembaga anti terorisme nasional yang pengawakannya ditanganisecara terpadu antara TNI dan Polri serta unsur masyarakat dengan dibawah satukomando pengendali.
Selainpeningkatan kerjasama baik antara lembaga didalam negeri perlu juga adanyakerjasama dengan lembaga-lembaga anti terorisme yang berada diluar negeri yangtentunya didasari oleh kerangka hukum, karena dengan dasar hukum yang kokohakan menjadi dasar kebijakan nasional dan tindakan kita dalam memerangiterorisme. Selain itu dengan dasar hukum yang kuat diharapkan mampu melindungiberbagai kepentingan baik kepentingan publik maupun hak-hak asasi manusia.
SARAN
Rangkaiantindakan terorisme di Indonesia telah menelan banyak korban jiwa dan hartaserta menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Mengungkap dan mendeteksisecara dini setiap aksi terorisme disarankan :
Dalamrangka mencegah dan menanggulangi terorisme perlu segera adanya kerjasamamenyeluruh antara aparat baik TNI maupun Polri serta dengan melibatkan seluruhlapisan masyarakat mulai tingkat RT dan RW.

Pemerintahperlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya ancaman terorisme yangdimulai dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta kepadalapisan masyarakat paling bawah.
Pemerintahbersama DPR perlu segera melakukan penyempurnaan-penyempurnaan undang-undangyang berkaitan dengan tindakan tindak pidana terorisme karena hal ini merupakanfondasi hukum yang kokoh dalam melindungi segala kepentingan masyarakat maupunhak-hak asasi manusia.
Pemerintahperlu segera meningkatkan kerjasama dengan negara-negara didunia dalam mencegahdan menanggulangi segala bentuk tindakan terorisme karena kegiatan terorisme diIndonesia sangat berkaitan dengan kegiatan terorisme internasional.
Oleh: Tri Poetrantro, S.Sos Puslitbang Strahan Balitbang Dephan
 ________________________________________

Dikutip sebagai bahan referensi untuk Sarasehan Penanggulangan Sarasehan di Kota Bima

About Dzul Amirulhaq

Ketua PC GP Ansor Kota Bima

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: